bagaimana pendapatmu tentang pelaksanaan hak dan kewajiban yang tidak seimbang
kewajibannya Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang. Apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan
– Adjarian, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang? Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang melekat dalam diri manusia. Dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban ini tidak bisa dipisahkan karena hak bisa terpenuhi jika kewajiban sudah dilaksanakan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan aturan. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, dan keharusan. Jadi, kewajiban ini harus dilaksanakan oleh setiap orang sebagai salah satu kewajiban. Nah, jika kita sudah melaksanakan kewajiban ini, kita akan mendapatkan hak yang sudah ditentukan. Sehingga, hak dan kewajiban saling terikat dan memiliki hubungan sebab akibat karena keduanya berhubungan. Lalu, apa yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak seimbang? Yuk, kita cari tahu jawabannya berikut ini, Adjarian! Hak dan Kewajiban Tidak Seimbang Baca Juga 18 Contoh Hak dan Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Soaldan Jawaban Pkn Kelas 7 Semester 2 - Halaman 150 dan 151 Tabel 6.2 Isi Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah No Isi Uraian 1 Arti Otonomi Daerah Hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiriKompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensi. Termasuk menyeimbangkan antara hak dan kewajiban warga negaranyaNegara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta menyelenggarakan daya cipta atau kreatifitasnya sebebasnya, bahkan Negara memberi umum, setiap negara mempunya 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitua. Fungsi pertahanan dan keamananb. Fungsi pengaturan dan ketertiban c. Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran d. Fungsi keadilan menurut hak dan kewajibanWarga negara dari suatu negara berarti anggota dari negara itu yang merupakan pendukung dan penanggung jawab terhadap kemajuan dan kemunduran suatu sebab itu seseorang menjadi anggota atau warga suatu negara haruslah ditentukan oleh Undang-undang yang dibuat oleh negara negara menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara terlebih dahulu negara harus mengakui bahwa setiap orang berhak memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali sebagaimana dinyatakan oleh pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Berdasarkan fungsi keadilan bahwa setiap warga Negara pun memiliki hak dan kewajiban. Dimana hak dan kewajiban tersebut harus didapatkan dan dilaksanakan oleh setiap warga harus memahami terlebih dahulu apa itu hak dan apa itu kewajiban agar kita dapat menjalankan keduanya sebagaimana hak itu sendiri adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Sedangkan pengertian kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan Prof. Dr. Notonagoro.Sedangkan Kewajiban adalah Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan hak warga Negara berdasarkan UUD 1945 yaitu - Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” pasal 27 ayat 2.- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”pasal 28A.- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah pasal 28B ayat 1.- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. pasal 28C ayat 1- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. pasal 28C ayat 2.- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.pasal 28D ayat 1.- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak kewajiban warga Negara yaitu wajib menjunjung hukum dan pemerintahwajib ikut serta dalam upaya pembelaan negarawajib ikut serta dalam pembelaan negarawajib menghormati hak asasi manusia orang lainwajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lainwajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negarawajib mengikuti pendidikan dan Kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah merubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebenarnya warga Negara Indonesia masih banyak yang belum benar-benar memahami apa sebenarnya hak dan kewajiban kita sebagai warga Negara yang baik yang berada dalam lingkup peraturan mutlak yang disebutkan dalam UUD hanya mengetahui tanpa memahami hak dengan mengimbanginya dengan kewajiban. Terkadang kita hanya mementingkan hak-hak kita semata yang harus kita dapatkan tanpa melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai warga hanya untuk menghargai hak orang lain pun kita masih tidak dapat di Negara yang bersifat demokratis seperti Indonesia yang bebas mengeluarkan pendapat yang memiliki nilai toleransi tinggi kita perlu memahami bahwa kesejahteraan bersama sangatlah perlu diciptakan di tengah Negara yang memiliki banyak perbedaan seperti banyak sekali yang harus diperbaiki dari semua bidang pemerintahan Negara Indonesia. Karena semakin merajalelanya ketidakadilan yang menimbulkan kesengsaraan pejabat tinggi yang memiliki kekuasaan yang hanya mementingkan hak-haknya saja tanpa melaksanakan kewajibannya dengan yang telah merasa bahwa kita telah melakukan kewajiban dan bukan hanya sekedar mengerjakan namun bagaimana hasil dari apa yang kita kerjaan benar-benar memberikan perubahan terhadap kemajuan Negara dengan baik padahal kenyataannya kita hanya melakukan kewajiban menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing warga Negara. Lihat Pendidikan Selengkapnya